pasal 36c. Perubahan ke empat atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu keputusan majelis pada tanggan 10 Agustus 2002. pasal 36c

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Pasal 36C Ayat 5. − Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 7. Pasal 36D 15. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Sebelum Amandemen) UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 8 (delapan) materi pokok terdiri dari: pertama Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan; kedua Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat; ketigaChar Aznable. Pasal 4 Ayat 5. Ø PASAL 2A. KETENTUAN PIDANA. 0/0-39. BAB II PEMBAHASAN 2. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 36C UU a quo yang menyebutkan bahwa pemasukan ternak ke Indonesia dari negara lain dengan persyaratan kesehatan hewan yang sangat ketat. J. Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pasal 36D (1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. KETENTUAN UMUM 2. Naskah UUD Republik Indonesia 1. 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemohon mempersoalkan frasa 'atau zona dalam suatu negara' yang ada pada empat pasal tersebut. 14-21 Oktober 1999. Adapun pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang Lambang Negara antara lain : a. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, terdapat didalam UUD 1945 A. Sedangkan Perubahan Keempat yangALIS VITA ZULFIANA, 151410713008 (2017) UPAYA PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT 1 HURUF C UU KUP OLEH CV X (STUDI KASUS KKP DONI BUDIONO). * Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dalam undang-undang. Jan 11, 2016 · Pasal 36C 3. Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. Begitu pula dengan bahasa, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Empat Pilar MPR RI. Pasal 36C; CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada. BENDERA NEGARA 3. Dilansir melalui tirto. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Feb 5, 2020 · Berikut ini simbol negara yang diatur dalam UUD 1945: Pasal 35 menyebutkan Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Kedua c. Pinterest. 36A. * Pasal 36C. Berdasarkan penelusuran detikcom, Kamis (26/1/2017), pasal-pasal yang digugat adalah pasal 36 C ayat 1, pasal 36 C ayat 3, pasal 36 D ayat 1, dan pasal 36 E ayat 1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk: a. Amandemen ini terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan. − 1. Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Kali ini, pasal dan bab yang diubah atau ditambahkan adalah Bentuk dan. 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahasa persatuan adalah bahasa yang mempersatukan perbedaan dalam sebuah negara atau wilayah. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bab XVI terdiri dari satu. Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan Menteri Keuangan No. Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya. Pasal 36C Ayat 1 Pasal 36C Ayat 1. BAHASA NEGARA 4. Rumusannya sebagai berikut. Pasal 36B: lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu Indonesia Raya. 2. Pasal 36C ayat (3), kata “zona” dalam Pasal 36D ayat (1), dan fra “seatau zona dalam suatu negara” dalam Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 entang Perubahan t Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (LembaranBahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 1. KETENTUAN UMUM 2. Diposting oleh MurNandar Surya Putra di 19. Bab XV judul bab diubah menjadi Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Inti Perubahan amandemen ini DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan,. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain. Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Tiga pasal mengenai identitas-identitas nasional, yaitu Pasal 36A, Pasal 3B, dan Pasal 36C, ditambahkan ke dalam UUD. Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali. Pasal 36C ayat (3), kata “zona” dalam Pasal 36D ayat (1), dan fra “seatau zona dalam suatu negara” dalam Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 entang Perubahan t Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (LembaranAmandemen UUD 1945 pertama disahkan pada 19 Oktober 1999. 36C,Pasal 27 ayat 3,Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 A Bahwa "Bahasa Negara"yang merupakan salah satu simbol Negara yang terdapat dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 yang berbunyi"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" dibuatkan Undang Undang Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara. H. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang. 09/2008 tentang Komite Pengawas. Disahkannya UU No. Ketentuan Pasal 36C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 36C Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pasal 28A-28J, Bab Hak Asasi Manusia. BENDERA NEGARA 3. 3. Pelaksana Kedaulatan b. Perubahan Kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi. Sebagai konstitusi negara Indonesia UUD 1945 berada di. Menimbang: a. Untuk menjamin hubungan harmonis masyarakat Indonesia atas penggunaan bahasanya, Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus diatur dalam sebuah undang-undang. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adalah isi dari UUD 1945 pasal 36A ini merupakan hasil amandemen. Peraturan Menteri Keuangan No. Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pasal 36A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika d. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan (amendemen) kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga pasal mengenai identitas-identitas nasional, yaitu Pasal 36A, Pasal 3B, dan Pasal 36C, ditambahkan ke dalam UUD. **) Daftar Referensi Bacaan. Pasal 36C Ayat 1. Penyanderaan Wajib Pajak: Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan. **) BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 1. 2) Negara Hukum Indonesia • Landasan yuridis : Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, juga tercantun dalam beberapa pasal misalnya Pasal 33, Pasal 34 UUD Negara RI 1945 • Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukkan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Pasal 36A menyebutkan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 27 ditambah satu Ayat (ayat 3). • Dalam perubahan pertama itu, MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945. Identitas nasional Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu sebagai berikut : bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. H. Pasal 34 ayat (4), Pasal 36C UUD 1945 yang memerintahkan membuat undang-undang dan mengacu pada undang-undang. **) 31 PKn MKWU 2014 Untuk mengenal lebih jauh tentang identitas nasional, Anda dapat menelusuri sejumlah literatur yang membahas identitas nasional sebagai jati diri bangsa sepertiPasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Dalam undang undang PPh, Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP merupakan jumlah penghasilan dari wajib pajak perorangan yang tidak dikenai PPh 21. M. KETENTUAN PERALIHAN 9. 1. tp kalau seandainya STP tersebut bukan karena kesalahan WP, mungkin masih bisa di rundingkan sama AR. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 36A Di lingkungan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdapat Museum BPK RI. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Perubahan Ketiga Perubahan Ketiga Meliputi : a. implementasinya dijelaskan dalam Pasal 36C. 19. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 36C Dalam hal terjadi kondisi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 3 ) huruf b pengadaan barang/jasa pada m asa tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai peraturan. dan Pasal 36C, menyisipkan Pasal 39A diantara Pasal 39 dan Pasal 40, menyisipkan Pasal 64A diantara Pasal 64 dan Pasal 65 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1115). Pasal 36C d. BAB I. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalkulator Rumus Catatan Benteng Diam (Idle) Dapatkan Bintang. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Agustus 2000 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua, Prof. Atas pertimbangan itu, akhirnya amandemen UUD 1945 menambahkan pasal 36a, 36b dan 36c yang menyebutkan posisi Garuda Pancasila sebagai lambang negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Pasal 36C: Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Ø PASAL 1. Pembayaran BPHTB, Asas Keadilan, Kepastian Hukum. Kemanusiaan yang adil dan beradab Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30 dan Pasal 31 3. Ø PASAL 2. XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Surat Pemberitahuan (SPT) 40. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah dibentuk Komite Pengawas Perpajakan. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke dua, judulnya menjadi Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan terdiri dari lima pasal, yaitu. Contoh Surat Kuasa Khusus (Perorangan) Buku Ketiga-Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan . BAB 1 Pasal 1 1. penyisipan pasal 36A, 36B, pasal 36C,37D, dan pasal 37EPasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dec 10, 2018 · BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan UUD 1945 yang ketiga. "Menteri keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK)," bunyi Pasal 36C UU KUP. Kedua, jika Anda ingin beracara di. H. Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 36C UUD 1945. yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang. Dr. Perubahan UUD 1945 dan Hasil-hasilnya • Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002MPR dalam. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN. Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. I. Pada pasal 1 ayat 2 UU No 18. Pasal 36B Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Hal ini. F. Rumusan naskah asli: BAB XV BENDERA DAN BAHASA. 29 Lihat Pasal 7B Ayat (1,4,5), Pasal 24CIsi Pasal 21 UUD 1945 Sebelum Amandemen. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Maramis. Proses penetapan lambang negara ini dilakukan pada 13 Juli 1945. Dasar hukum terbitnya UU 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Jul 3, 2019 · Sedangkan Pasal 36C ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan berbunyi, “Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu: a) Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas. Pasal 36C ayat (3 ) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36B, Pasal Pasal 36C. Sementara itu pada perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001 menyangkut 23 pasal yang berisi 68 butir ketentuan. Amandemen IV Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan . Perubahan Kedua UUD 1945 • Ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7-18 Agustus 2000). Pasal-pasal tersebut secara berurutan menyebutkan tentang lambang negara ; lagu kebangsaan ; serta ketentuan lain mengenai bendera , bahasa , dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. M. Pasal 36C UUD 1945 yang menerangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur. Pasal 50 . BAHASA NEGARA 4. · BAB II “ NPWP, PPKP, SPT, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK”. H. pengajuan hanya dapatdi ajukan oleh wp max 2 kali. a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. **) pasal 36c. Berikut ini sejarah amandemen UUD 1945 di Indonesia. korespondensi. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan UUD 1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Persatuan Indonesia Pasal 1, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan. RESUME UNDANG-UNDANG KUP. Berikut ini naskah. KETENTUAN PIDANA. Susilo Bambang. /1993. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan Kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN. Dalam Pasal 36C UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuaiaidengan ketentuan peraturan perundangng--undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 36C UU a quo yang menyebutkan bahwa pemasukan ternak ke Indonesia dari negara lain dengan persyaratan kesehatan hewan yang sangat ketat. Pasal 21. Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Ranah tersebut diatur dalam pasal 26–39 pada Bab III Bagian Kedua tentang Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambing negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 7. 37. TRIBUNNEWS. Lambang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. Pengaturan perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dalam bentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perlu segera direalisasikan. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Keesokan harinya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dilantik menjadi Presiden RI. Pendapatan. * Pasal 37 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3. pdf. Pasal 36B. LAMBANG NEGARA 5. melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk hewan, otoritas veteriner, serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­Undang Dasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang­undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat *) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 29 2. 3.